Babak Baru Reformasi Peradilan Militer, Akhiri Kesan Impunitas?
Kompas.id16 Okt · 22:51← Topik · 16 Okt
Perkembangan ↘
Perkembangan ↘
Perkembangan ↘
Perkembangan ↘
Perkembangan ↘
Perkembangan ↘
Keadaan pada hari itu
MK menegaskan prajurit TNI yang terjerat pidana umum harus diadili di peradilan umum.
35 berita · 16 Okt
Ringkasan · dari judul berita6 poin
- MK mengabulkan gugatan UU Peradilan Militer dan menyatakannya inkonstitusional bersyarat.
- MK meminta UU Peradilan Militer diubah agar memuat batasan pidana militer dan pidana umum.
- TNI menghormati putusan MK mengenai kewenangan peradilan militer.
- Kemenkum mulai mengkaji UU Peradilan Militer terkait tenggat dua tahun dari MK.
- MK memerintahkan revisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun karena batas kewenangan tak jelas.
- DPR mempersiapkan revisi UU Peradilan Militer secara terukur.
Perkembangan terbaru6 untuk dibaca lebih dulu
Babak Baru Reformasi Peradilan Militer, Akhiri Kesan Impunitas?
Kompas.id16 Okt · 22:31MK Beri Waktu 2 Tahun, Pengamat: Batas Peradilan Militer dan Umum Harus Diperjelas
Kompas.com16 Okt · 22:21Pengamat Soroti Ketidakadilan dalam Penanganan Pidana Umum yang Dilakukan Prajurit TNI
Kompas.com16 Okt · 21:41Pengamat Soroti Ketidakadilan dalam Penanganan Pidana Umum yang Dilakukan Prajurit TNI
Kompas.com16 Okt · 21:31Pengamat Sebut Putusan MK Jadi Momentum Benahi Sistem Peradilan Militer
Kompas.com16 Okt · 21:21Linimasa 35 berita
16 Okt 202635 berita
22:003 berita
21:003 berita
20:00tidak ada berita
19:005 berita
18:001 berita
17:002 berita
16:001 berita
15:001 berita
14:004 berita
13:002 berita
12:001 berita
11:001 berita
10:002 berita
09:001 berita
08:001 berita
07:002 berita
06:003 berita
05:001 berita
04:00tidak ada berita
03:001 berita
← Topik · 16 OktSatu topik