WRLD A.LIVE

17:001 berita

• Hashim Sebut MBG Susah Terlaksana karena Pegawai Pajak BeritaSatu.com

16:00tidak ada berita

15:00tidak ada berita

14:00tidak ada berita

13:001 berita

• DJP Catat Penerimaan Pajak Digital Rp 58,75 T, Terbesar dari PMSE Kumparan.com

12:002 berita

• Ada Kebocoran Rp1.500 T, Hashim Dorong Pajak Digital per 9 November DDTCNews
• Pemerintah Kantongi Rp58,75 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech CNN Indonesia

11:00tidak ada berita

10:00tidak ada berita

09:001 berita

• Ketika Urusan Menstruasi Juga Dipajaki Negara… Kompas.com

08:001 berita

• Utusan Khusus Prabowo: Mulai 9 November 2026, Semua Transaksi Digital Wajib Dipungut Pajak Warta Ekonomi

07:002 berita

• Daftar Negara Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia dan Inggris CNN Indonesia
• Pengamat Minta PPN 11 Persen Untuk Pemakaian Pembalut Dihapus Radar Bengkulu

06:00tidak ada berita

05:001 berita

• PKB Minta Pemerintah Tidak Gegabah Terapkan Pajak Pembalut Suara Surabaya

23:001 berita

• Adik Prabowo: Bohong Kalau Ada yang Bilang Indonesia Gelap karena Dibebani Utang Warta Ekonomi

22:001 berita

• Komnas Perempuan Dorong Evaluasi PPN Produk Menstruasi RRI.co.id

21:00tidak ada berita

20:005 berita

• Sah! Restitusi Pajak Pengusaha Tekstil, Elektronik dan UMKM Segera Cair CNBC Indonesia
• Bank hingga E-Commerce Resmi Pungut Pajak Digital per 9 November Tirto.id
• Menkeu Sebut Rp 576,4 T Potensi Pajak Sengaja Tak Dipungut Pemerintah Kumparan.com DKI Jakarta
• Perbandingan Pajak Pembalut di Indonesia dan Negara ASEAN Tirto.id
• Pro-Kontra PPN untuk Pembalut: Bisakah Dihapus untuk Keadilan? Tirto.id

19:00tidak ada berita

18:00tidak ada berita

17:002 berita

• Fiskal Indonesia Dikritik Lembaga Asing, Hashim: Indonesia Tidak Lemah! kontan.co.id
• Viral soal Pembalut Dikenai PPN, Ini Penjelasan DJP Kumparan.com

16:006 berita

• PPN Pembalut Jadi Sorotan, Ini 4 Negara yang Bebaskan Pajak Pembalut Kompas.com
• Utusan Khusus Prabowo: Mulai 9 November 2026, Semua Transaksi Digital Wajib Dipungut Pajak Warta Ekonomi
• Pembalut Dipajaki, YLKI: Bisa Lebarkan Ketimpangan Ekonomi Kompas.com
• PPN Pembalut Jadi Sorotan, Ini 4 Negara yang Bebaskan Pajak Pembalut Kompas.com
• Viral Pembalut Kena PPN 11%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Pajak Menstruasi kontan.co.id
• Soal Pajak Pembalut, ILRC: Harusnya Negara Berikan Gratis, Bukan Memajaki Kompas.com

15:006 berita

• Hashim Ingin Perbaiki Pemungutan Pajak untuk Biayai Program MBG kontan.co.id
• Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor CNBC Indonesia
• Pengenaan PPN Pada Pembalut Wanita dan Buku Jadi Sorotan Publik, DJP Buka Suara Disway
• PKB minta pemerintah kaji ulang penerapan PPN untuk pembalut ANTARA News
• Viral soal Pajak Pembalut, DJP Jelaskan Alasan Produk Menstruasi Kena PPN Kompas.com
• DJP: Pembalut Belum Termasuk Barang yang Bebas Pajak detikFinance

14:001 berita

• Hashim: Pajak Digital Mulai 9 November, Bank-Fintech Ikut Pungut CNN Indonesia

13:00tidak ada berita

12:00tidak ada berita

11:001 berita

• Hashim: RI Bisa Surplus Rp900 T Jika Dirjen Pajak Dkk Kerja Keras Bloomberg Technoz

10:001 berita

• RI Seharusnya Masuk 12 Besar Ekonomi Dunia, Ini yang Menghambat CNBC Indonesia

09:001 berita

• Hashim: Bank, Shopee, GOTO Dkk Ikut Pungut Pajak Mulai 9 November Bloomberg Technoz

08:003 berita

• Per 9 November, Bank hingga E-Commerce Resmi Kena Pajak Digital Tirto.id
• Hashim Sebut APBN Bisa Surplus Rp 900 Triliun, Penerimaan Negara RI Kalah dari Kamboja Kompas.com
• Batas Gaji Bebas Pajak Rp4,5 Juta Bakal Naik? Ini Bocoran dari Wamenko CNBC Indonesia

18:001 berita

• RI Kalah dari Kamboja soal Penerimaan Negara, Ternyata Ini Sebabnya! CNBC Indonesia

17:00tidak ada berita

16:002 berita

• Hashim Ungkap Bank-GOTO Ikut Pungut Pajak Mulai 9 November 2026 CNBC Indonesia
• Hashim Sebut Rp 10.000 Triliun Aktivitas Ekonomi Indonesia Tidak Tercatat Kumparan.com DKI Jakarta

15:002 berita

• Ramai Soal Pembalut Kena Pajak, Kemenkeu Buka Suara CNBC Indonesia
• Pembalut di Skotlandia Gratis, Bagaimana dengan Negara Lain? CNN Indonesia

14:00tidak ada berita

13:00tidak ada berita

12:00tidak ada berita

11:00tidak ada berita

10:00tidak ada berita

09:001 berita

• RI Pungut Pajak Minimum Global 15%, Perusahaan Mana yang Wajib Bayar? CNBC Indonesia

08:001 berita

• RI Tagih Pajak Tambahan Perusahaan Global, Ini 3 Mekanismenya CNBC Indonesia

07:001 berita

• DJP: Deadline Laporan SPT Pajak Minimum Global Diperpanjang 2 Bulan CNBC Indonesia

06:00tidak ada berita

05:00tidak ada berita

04:00tidak ada berita

03:001 berita

• DJP Catat 22 Ribu Wajib Pajak Masuk Cakupan Pajak Minimum Global CNN Indonesia

17:001 berita

• 22.662 Wajib Pajak Terindikasi Masuk Cakupan Pajak Minimum Global CNBC Indonesia

16:00tidak ada berita

15:00tidak ada berita

14:002 berita

• DJP Catat 22.662 Wajib Pajak Masuk Cakupan Pajak Minimum Global Kumparan.com
• Bos DJP Klaim Kompleksitas Kebijakan Pajak di RI Level Menengah CNBC Indonesia